Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan penilaian terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI.

Provinsi dengan indeks terbaik menjadi contoh atau acuan bagi daerah-daerah lain

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI, Wiranto kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies, Baswedan di salah satu hotel di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, penilaian dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta berada di posisi pertama, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di posisi kedua, Kalimantan Utara di posisi ketiga, dan di posisi keempat adalah Kepulauan Bangka Belitung.

"Kita ingin provinsi dengan indeks terbaik menjadi contoh atau acuan bagi daerah-daerah lain," ujarnya, saat acara Pemberian Penghargaan IDI Tahun 2017 sekaligus peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia, Kamis (13/12).

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, untuk Indeks Kebebasan Sipil di Jakarta mendapatkan poin 87,73; Indeks Hak Politik 80,06; dan Indeks Lembaga-lembaga Demokrasi 87,12.

"Pencapaian itu menunjukkan adanya kematangan dari masyarakat di Jakarta dalam berdemokrasi. Kami berterima kasih sekali atas penghargaan ini," terangnya.

Anies menginginkan, demokrasi di Jakarta bisa terus diperkuat dengan prinsip-prinsip yang baik dan menyejukkan bagi semua pihak.

"Bila di Ibukota ada kematangan dalam berdemokrasi, di dalam menjalankan hak-hak dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat," tandasnya.